Aset BPD Kaltim 2012 Capai Rp30 Triliun

ARAKAN- BPD Kaltim dinilai berhasil untuk meningkatkan total aset pada 2012 yang mencapai Rp30 triliun yang sebelumnya pada 2011 hanya mencapai Rp23 triliun. Dengan capaian tersebut, BPD Kaltim mampu meraih peringkat 2, satu peringkat dari Bank Jabar Banten yang meraih posisi 1 dari BPD se-Indonesia tentang total aset, yang tahun sebelumnya hanya mencapai peringkat 3. Keberhasilan BPD Kaltim diikuti Bank Jatim yang berada di posisi 3, Bank DKI di posisi 4 dan Bank Jateng di posisi 5. 
“Saya gembira atas kinerja yang dilakukan BPD Kaltim, sehingga mampu meraih total aset mencapai Rp30 triliun. Bahkan saya senang dengan prestasi yang diraih tersebut, karena dengan capaian itu, BPD Kaltim mampu meraih peringkat kedua dari BPD se Indonesia tentang capaian aset. Saya berharap ini terus dapat ditingkatkan,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Kaltim tahun buku 2012 dan lainnya 2013 di Tarakan, Kamis (23/5).
Menurut dia, guna meningkatkan capaian total aset tersebut, diharapkan seluruh pemegang saham di Kaltim dapat memanfaatkan bagi hasil yang telah diterima di daerah, agar diputar kembali untuk menjadi penyertaan modal lagi di BPD Kaltim. Tujuannya untuk menambah capaian tersebut.
Capaian yang telah diraih tersebut dipengaruhi dari tingginya bagi hasil daerah yang diterima pemerintah daerah di Kaltim. Karena, BPD Kaltim adalah berfungsi sebagai penerima kas daerah, sehingga setiap pendapatan pemerintah daerah, baik dari Pemprov Kaltim maupun Pemkab dan Pemkot se Kaltim harus melalui BPD Kaltim.
Sementara itu, Direktur Utama BPD Kaltim H Zainuddin Fanani didampingi Ketua Dewan Pengawas H Sulaiman Gafur mengatakan, pertumbuhan total aset BPD Kaltim sebesar 33,72 persen lebih tinggi dari pertumbuhan total aset Bank Umum Nasional sebesar 16,69 persen, BPD se Indonesia sebesar 20,62 persen dan Bank Umum di Kaltim sebesar 21,14 persen.
“Ke depan BPD Kaltim harus meningkatkan capaian tersebut, sehingga kontribusi BPD terhadap Pemerintah Daerah di Kaltim terus lebih baik. Contohnya, sebagai perusahaan daerah, untuk 2012 pendapatan asli daerah yang diperoleh melalui BPD Kaltim mampu mencapai Rp1.060triliun. Ini menunjukkan bahwa kontribusi bank daerah sangat besar bagi daerah,” jelasnya.
Selain itu, untuk perkembangan dana pihak ketiga (DPK) pada 2012 capaiannya sebesar Rp26.165triliun, lebih tinggi dari 2011 yang hanya mencapai Rp19.254triliun. Dana pihak ketiga tersebut dipengaruhi dari Giro yang mencapai Rp16.259triliun, Tabungan Rp4.995triliun dan Deposito mencapai Rp4.910triliun.
Pertumbuhan total DPK BPD Kaltim mencapai 35,90 persen tinggi dari pertumbuhan total DPK Bank Umum Nasional sebesar Rp15,80 persen, BPD se Indonesia sebesar 18,35 persen dan Bank Umum di Kaltim sebesar 20,00 persen.
“Alhamdulillah total DPK BPD Kaltim juga meraih peringkat kedua setelah Bank Jabar Banten yang mencapai Rp52.375triliun pada 2012 yang trendnya mencapai 41,52 persen. Di bawah Kaltim di posisi tiga yakni Bank Jatim yang totalnya mencapai Rp22.209triliun, keempat Bank Jateng mencapai Rp22.116triliun dan Bank DKI mencapai Rp20.639triliun. Saya pikir ini merupakan prestasi yang membanggakan,” jelasnya.
Sementara mengenai penyaluran kredit berdasarkan penggunaan, yang terdiri dari tiga jenis penggunaan, yakni kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif pada 2012 totalnya mencapai Rp14.892triliun, lebih besar dari 2011 yakni mencapai Rp11.579triliun. Kredit modal kerja di Kaltim yang dikeluarkan BPD Kaltim mencapai Rp4.386triliun. Kemudian kredit investasi mencapai Rp5.194triliun dan kredit konsumtif mencapai Rp5.310triliun.
RUPS diikuti seluruh Kepala Daerah se Kaltim, kecuali Tana Tidung, Kutai Timur, Paser, PPU dan Nunukan hanya diwakili Wakil Bupati dan Sekda serta Kepala SKPD di lingkungan daerah tersebut.(jay/hmsprov). //Foto: PERINGKAT DUA. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPD Kaltim. (jaya/humasprov kaltim)

Pemprov Dukung Kurikulum 2013

SAMARINDA – Pemprov Kaltim menyatakan secara tegas mendukung pemberlakuan Kurikulum 2013 yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kurikulum 2013 akan diberlakukan secara bertahap pada tahun ajaran baru 2013/2014 pada jenjang pendidikan kelas I, IV, VII dan X.
Demikian dikatakan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Staf Ahli bidang Pendidikan, Dr Bohari Yusuf, pada Seminar Nasional “Kurikulum 2013 Harapan Baru Menuju Pendidikan Bermutu” di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (23/5).

Selain Gubernur, seminar menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjamin Mutu Pendidikan Kemendikbud, Prof Syawal Gultom, Kepala Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Prof Dr H Dja’ali, Staf Ahli Gubernur bidang SDM dan Prof Dr Dwi Nugroho Hidayanto.

Sementara itu para peserta berasal dari unsur guru, kepala sekolah, pengawas dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota, Kemenag, Dinas Pendidikan Kaltim, Asosiasi Organisasi Profesi, PGRI kabupaten/kota, Asosiasi Guru Profesi (KKG, K3S, KKPS, MGMP, MKKS dan MKPS, serta Himpaudi dan IGTKI), Dewan pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta dosen-dosen Universitas Mulawarman.

“Kurikulum 2013 yang akan diterapkan dalam tahun ajaran 2013/2014, saya percaya Kemendikbud telah melakukan telaahan, penelitian dan kajian serius tentang perubahan kurikulum ini dan tentu saja melibatkan para pakar dan praktisi yang kompeten di bidang pendidikan. Daerah akan mendukung penuh pemberlakukan kurikulum baru ini,” ujarnya.

Diungkapkan, sebagai bukti kongkrit dukungan Pemprov Kaltim terhadap Kurikulum 2013, maka melalui APBD Perubahan 2013 akan diprogramkan pengadaan buku paket berbasis Kurikulum 2013 khususnya untuk kelas I, IV, VII dan X.

“Seperti diketahui bersama, Kemendikbud hanya menanggung lima sampai tujuh persen. Oleh karena itu sudah diputuskan Gubernur, untuk Kaltim khusus bagi kelas I, IV, VII dan X Pemprov akan melengkapi sisanya sehingga bisa 100 persen. Dengan catatan, buku-buku yang sudah dipakai akan diwariskan kepada adik kelasnya,” ungkapnya.

Terkait kesiapan Kaltim untuk pemberlakuan Kurikulum 2013, gubernur menilai hal itu bisa dilakukan secara bertahap. Karena memang tidak semua kelas di setiap jenjang pendidikan yang akan memakai Kurikulum 2013, melainkan hanya kelas I, IV, VII dan X.

Seperti untuk guru sebagai salah satu instrumen selain buku dalam Kurikulum 2013, lanjut dia, seharusnya guru dapat siap kapan saja kurikulum baru ini diberlakukan, karena memang cuma sistemnya saja yang berubah. Dan daerah hanya mengikuti skema dari pusat.

“Guru memang harus ditatar. Dulu ada sistem TOT (Training of Trainers) bagi guru di pusat, kemudian dari pusat ke provinsi dan dilanjutkan dari provinsi ke kabupaten/kota. Kemudan, di kabupaten/kota menatar gurunya secara keseluruhan. Nah ini juga harusnya sudah berjalan, saya kira memang di tahun pertama tentu saja akan ada kekurangan-kekurangan, tapi kapan lagi kita akan memulainya,” kata Buhori.(her/hmsprov).

//Foto: PENDIDIKAN BERMUTU. Staf Ahli bidang Pendidikan, Dr Bohari Yusuf menuliskan pesan-kesan pada Seminar Nasional “Kurikulum 2013 Harapan Baru Menuju Pendidikan Bermutu”. (humasprov kaltim).